Pemkab Bartim Usulkan Lahan Seluas 15 Hektare untuk Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen

JAKARTA,Inovasipublik.com-Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Pemkab Bartim), Kalimantan Tengah mengusulkan lahan seluas 15 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen di daerah tersebut.

Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Barito Timur Muhammad Yamin kepada Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

“Jadi sangat berharap lah SR (Sekolah Rakyat) ini bisa ada di Barito Timur. Selama ini di Kalimantan Tengah baru ada empat Sekolah Rakyat. Sementara wilayahnya sangat luas, terbagi tiga zona, zona barat, zona tengah, dan zona DAS Barito. Khususnya di kawasan DAS Barito ini belum ada, empat kabupaten belum memiliki Sekolah Rakyat,” kata Muhammad Yamin.

Terkait kesiapan lahan, Yamin menyampaikan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan dengan luas sekitar 15 hektare yang tercatat sebagai aset pemerintah daerah.

Menurutnya, lahan tersebut berkontur landai, terdapat sumber air bersih dan bisa diakses dengan baik, sehingga cocok untuk dibangun Sekolah Rakyat.

Sementara, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyambut baik usulan tersebut.

Dia menyampaikan pemerintah menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat.

Karena itu, sebut dia, pemerintah daerah diharapkan aktif mengusulkan lahan untuk dibangun Sekolah Rakyat.

“Pada prinsipnya, perintah pak Presiden itu setiap kota/kabupaten minimal harus punya satu Sekolah Rakyat. Jadi, tidak usah khawatir. Kalau syarat-syaratnya sudah clear and clean, pasti akan dibangun di gelombang berikutnya yaitu pembangunan di tahun 2027,” kata Agus Jabo.

Dalam pertemuan tersebut, Agus Jabo meminta Pemkab Bartim untuk segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan agar lahan bisa segera diusulkan.

“Sertifikat kepemilikan lahan harus definitif atas nama pemerintah daerah dan dipisahkan sesuai luas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” tegasnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, mekanisme pemanfaatan lahan nantinya menggunakan skema pinjam pakai antara pemerintah daerah dan Kementerian Sosial, bukan hibah.

Setelah Sekolah Rakyat berjalan stabil, terang dia, aset tersebut akan dikembalikan kepada pemerintah daerah.

“Minimal lahannya 6,8 hektare. Kalau bisa 10 hektare tentu lebih baik karena ada faktor-faktor pendukung yang juga perlu disiapkan. Kalau memang 15 hektare memungkinkan, itu akan lebih bagus,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Agus Jabo juga menyinggung terkait rencana pembangunan Sekolah Rakyat permanen.

Presiden Prabowo Subianto, terang dia, menargetkan pembangunan 200 sekolah setiap tahun dan dari target tersebut, sebanyak 100 sekolah telah dibangun, sementara pembangunan tahap berikutnya tengah dipersiapkan dengan mempertimbangkan penyesuaian kapasitas siswa.

Dia juga mengungkapkan, Sekolah Rakyat ditargetkan dapat menampung 2.500 siswa, dari target sebelumnya 1.000 siswa.

Perubahan target kapasitas siswa tersebut, sambung dia, berdampak pada kebutuhan anggaran dan perencanaan pembangunan diperkirakan antara 800 milyar sampai 900 miliar.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah terus mengupayakan agar usulan dari berbagai daerah dapat masuk dalam tahapan pembangunan berikutnya.

“Kita berharap Barito Timur bisa ikut dalam pembangunan tahun 2027. Yang penting sekarang persyaratan lahannya segera dilengkapi, terutama sertifikatnya. Kalau sudah jelas, proses selanjutnya bisa kita tindak lanjuti,” tegasnya.

Selain pembangunan fasilitas pendidikan, Agus Jabo mengungkapkan, Sekolah Rakyat dirancang sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan yang menyentuh seluruh anggota keluarga.

“Anak-anak memperoleh akses pendidikan dan pengasuhan di sekolah berasrama, sementara orangtua didorong mengikuti program pemberdayaan agar mampu meningkatkan kemandirian ekonomi. Konsepnya, anaknya disekolahkan, rumahnya diperbaiki dan orangtuanya diberdayakan. Jadi, penanganan kemiskinan tidak hanya menyasar anak, tetapi juga keluarga secara keseluruhan,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri staf Khusus dan Tenaga Ahli Wakil Menteri Sosial.(ari/diskominfo bartim).