Tak Ingin Jadi Penonton, Masyarakat Dayak Kaltim Siapkan SDM Unggul Hadapi IKN 2028
NUSANTARA,inovasipublik – Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) menegaskan sikapnya dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Melalui Musyawarah Besar (Mubes) ke-VII yang berlangsung di KIPP Nusantara, Sabtu (24/1/2026), masyarakat Dayak menyuarakan tekadnya untuk menjadi aktor utama dalam transformasi sejarah Indonesia tersebut.
Ketua Umum PDKT, Syaharie Jaang, menyampaikan pesan kuat kepada seluruh warga Dayak agar tidak terlena dengan perubahan fisik yang terjadi di tanah kelahiran mereka. Ia menekankan bahwa kualitas pendidikan menjadi satu-satunya cara agar masyarakat adat tetap berdaya di tengah persaingan ibu kota baru.
“Kita harus menyiapkan diri. Tanpa pendidikan, kita akan terpinggirkan. Tanpa kualitas, kita tidak ada apa-apanya di daerah kita sendiri,” tegas Jaang di hadapan ratusan tokoh adat dan pemuda Dayak.
Semangat “Mewujudkan Dayak Berkualitas Menuju Indonesia Emas” menjadi motor penggerak forum ini. Masyarakat adat tidak hanya menuntut ruang secara simbolis, tetapi juga menuntut kesempatan untuk berkontribusi secara profesional.
Hal ini disambut oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, yang mengonfirmasi bahwa pihaknya telah membuka pintu bagi talenta lokal. Hingga saat ini, 30 persen posisi di Otorita IKN telah diisi oleh masyarakat Kalimantan Timur. Basuki juga menjanjikan pembangunan Cultural Center sebagai upaya menjaga warisan budaya lokal agar tetap tegak di tengah gedung-gedung pemerintahan.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang turut hadir dalam acara tersebut, melihat Mubes ini sebagai momentum bagi etnis Dayak untuk memperkuat posisi tawarnya. Pemerintah Provinsi berharap sinergi ini memastikan masyarakat adat tidak hanya menerima manfaat secara pasif, melainkan terlibat aktif dalam setiap proses kebijakan.
Dengan target IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, masyarakat Dayak melalui PDKT kini fokus pada penguatan pondasi sosial dan peningkatan keahlian. Bagi mereka, IKN bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan, melainkan ujian sekaligus peluang untuk menunjukkan bahwa kearifan lokal mampu berjalan beriringan dengan kemajuan zaman.(red/inovasipublik/OIKN)
