Deputi Kepala Perwakilan BI Kalsel Sebut LPP Kalsel 2026 Instrumen Memahami Arah Perekonomian Daerah
BANJARMASIN,Inovasipublik.com-Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan (BI Kalsel) Aloysius Donanto HW menyebutkan, Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalsel 2026 tidak hanya berfungsi sebagai laporan perkembangan ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen untuk memahami posisi dan arah perekonomian daerah.
“Pada triwulan II 2026, perekonomian Kalsel tumbuh 5,28 persen secara tahunan (year on year/yoy) sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen,” ujar Aloysius Donanto HW dalam forum diseminasi LPP Kalsel 2026 digelar Kantor Perwakilan BI Kalsel dengan mengusung tema “Sinergi Kebijakan untuk Memperkuat Ekonomi Kalimantan Selatan”, Kamis (24/09/2026).
Meski mencatat pertumbuhan positif, sebut dia, struktur ekonomi Kalsel masih menghadapi tantangan.
Salah satunya, jelas dia, tingginya ketergantungan pada sektor berbasis sumber daya alam, khususnya batu bara.
Kondisi tersebut, ungkap dia, membuat perekonomian daerah cukup terpapar terhadap perubahan harga komoditas di pasar global.
Di sisi lain, terang dia, pengembangan hilirisasi batu bara masih menghadapi tantangan dari aspek teknis dan keekonomian.
Selanjutnya, kata dia, tantangan lainnya berasal dari penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa yang berpengaruh terhadap ruang fiskal daerah.
Karena itu, sambung dia, diversifikasi ekonomi dinilai penting untuk memperkuat sumber pertumbuhan baru yang lebih beragam dan berkelanjutan.
“Sejumlah sektor terus didorong antara lain, pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, perkebunan, industri pengolahan serta pariwisata,” tegasnya.
Dari sisi pembiayaan, sambung dia, belanja daerah juga diarahkan agar semakin produktif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Kebutuhan pembangunan lainnya dapat diperkuat melalui investasi swasta dan skema kemitraan,” tandasnya.
Percepatan proses perizinan, papar dia, juga menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim investasi yang lebih baik.
Melalui diseminasi LPP tersebut, tegas dia, BI bersama Pemda Kalsel mendorong adanya pemahaman yang sama mengenai kondisi dan prospek ekonomi daerah.
Selain itu, tambahnya lagi, pemerintah kabupaten dan kota juga didorong memanfaatkan LPP serta Kajian Fiskal Regional sebagai referensi dalam menyusun perencanaan pembangunan.
“Sementara dunia usaha dan perbankan diharapkan dapat menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan,” tegasnya.
Ke depan, harap dia, sinergi kebijakan moneter, fiskal dan sektor riil semakin kuat untuk menjaga stabilitas sekaligus memperluas sumber pertumbuhan ekonomi Kalsel.
Sementara, Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan (Sekda Kalsel) HM Syarifuddin mengatakan, Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalsel 2026 menjadi salah satu rujukan dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah.
“Ada tiga agenda utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah,”ujar HM Syarifuddin, pada acara diseminasi LPP Kalsel 2026 digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalsel, Kamis (24/09/2026).
Pertama, sebut dia, menjaga daya beli masyarakat melalui penguatan pengendalian inflasi.
Kedua, ucap dia, memperluas sumber pertumbuhan ekonomi di luar sektor ekstraktif dan ketiga menjaga kualitas belanja daerah sekaligus membuka sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD.
Kegiatan tersebut dihadiri pemerintah daerah, instansi vertikal, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), akademisi, perbankan, pelaku usaha, investor hingga media.(ari)
